Aset Pemprov Jabar Rp12,4 Triliun

BANDUNG--MI:  Jumlah aset daerah yang dimiliki dan telah terinventarisir oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2009 menurut neraca dan hasil audit BPK, mencapai Rp12,4 triliun.

"Posisi aset tetap per 31 Desember 2009 menurut neraca dan hasil audit BPK sebesar Rp12,4 triliun," kata Asisten Daerah IV Pemprov Jawa Barat, Iwa Karniwa, kepada para wartawan di Bandung, Jumat (1/10).    

Iwa menjelaskan, total jumlah aset tersebut terdiri dari aset tanah senilai Rp5,5 triliun, peralatan dan mesin Rp903 miliar, gedung dan bangunan Rp923 miliar, jalan/irigasi/jaringan Rp4,9 triliun, aset tetap lainnya, Rp17,3 miliar serta aset konstruksi dalam pengerjaan Rp22,1 miliar.

"Dari semua aset yang sudah bersertifikasi sebanyak 967, sedang dalam proses sertifikasi 74," kata Iwa.

Pihaknya menyatakan selama ini aset daerah milik Pemprov Jabar tidak ada yang bermasalah, namun yang mempermasalahkan justeru pihak lain. Ia tidak menyatakan jika aset yang kini sedang dalam penelitian disebut sebagai aset yang bermasalah.
Menurutnya, aset-aset tersebut kini sedang diteliti baik mengenai ukuran luasnya, koordinat, maupun administrasinya.  "Sebenarnya aset-aset pemprov tidak ada yang bermasalah. Seperti lahan Gasibu itu kan kita sudah punya sertifikatnya. Jika ada yang meributkan itu hanya ulah oknum saja yang mencoba mengklaim aset milik pemprov," ujar Iwa.

Oleh karena itu, sebagai bentuk antisipasi melindungin aset-aset daerah, saat ini pihaknya sudah melakukan berbagai antisipasi diantaranya dengan penegamanan administrasi, pengamanan fisik seperti pemagaran dan pemasangan plang nama, serta memberikan "shock therapy" kepada orang yang berniat tidak baik terhadap aset Pemprov Jabar.

"Kita juga meminta kepada masyarakat dan media untuk menginformasikan jika ada aset negara yang perlu diamankan,"  katanya.

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar menilai, pemprov Jabar masih lamban dalam melakukan inventarisasi aset milik pemerintah yang masih dikuasai pihak ketiga. "Sampai saat ini kita belum mendapatkan progres yang memuaskan terkait inventarisasi aset ini. Kami menilai pemerintah masih lamban dalam melakukan penataan aset ini, padahal tim penataan aset sudah terbentuk sejak awal tahun lalu. Namun, progresnya masih belum maksimal," kata ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara.

Untuk menindaklanjuti proses inventarisir ini, DPRD Jabar mengusulkan agar dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga.  Bahkan, DPRD akan memberikan ruang kepada eksekutif untuk menganggarkan APBD untuk proses inventarisasi dengan pihak ketiga. (Ant/OL-2)